Judul : Bisa OTT, Satgas Saber Pungli Dilantik
link : Bisa OTT, Satgas Saber Pungli Dilantik
Bisa OTT, Satgas Saber Pungli Dilantik
 | |
| LANTIK SATGAS : Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto melantik Satgas Saber Pungli, Jumat(28/10/2016) |
Setiap tiga bulan, mereka harus lapor Presiden.Dwi, juga mengatakan, timnya memiliki kewenangan untuk operasi tangkap tangan (OTT) serta merekomendasikan sanksi terhadap pelaku. "Karena kami punya kewenangan OTT, maka kami bisa merekomendasikan sanksi. Misalnya agar pelaku kena tindakan administratif kepegawaian dan atau dilanjutkan sesuai prosedur hukum," ujar Dwi, usai dilantik menjadi Ketua Satgas Saber Pungli di Kantor Kemenko Polhukam, kemarin.
Menurut Dwi, rekomendasi diberikan setelah pihaknya melakukan penindakan dan pada penindakan tersebut ada tersangka yang merupakan aparat Kepolisian, TNI, atau PNS Kementerian terkait. Rekomendasi sanksi yang diberikan satgas kepada kementerian terkait antara lain berupa sanksi etik, pemecatan, pemberhentian dengan tidak hormat, dan sanksi hukum pidana. Dia menambahkan, Satgas Saber Pungli yang mempunyai anggota secara keseluruhan berjumlah 228 personil tersebut merupakan gabungan sembilan kementerian/lembaga. Berdasarkan Perpres Nomor 87 tahun 2016 satgas tersebut harus melapor pada Presiden setiap tiga bulan.
Kerja Efektif
"Jadi berdasarkan Perpresnya, kami setiap tiga bulan melapor ke Presiden. Bagaimana setelah satgas bergerak, apa kemajuannya. Maka kita rencanakan untuk sementara ini enam bulan dulu kita efektif bekerjanya. Kami berharap kalau bisa tiga bulan itu sudah betul-betul bersih. Kalau ternyata memang belum, maka kita kaji apa kendalanya, nanti kita evaluasi, karena kita membuat evaluasi juga. Tapi semoga dalam enam bulan sudah banyak yang bisa dibersihkan," kata dia.
Dalam pengarahannya saat melantik Satgas Saber Pungli, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, tim yang dibentuk harus bekerja keras lantaran keberadaan satgas dan tugas-tugasnya ibarat barang baru yang belum cukup dikenal masyarakat. "Saya sudah tekankan kepada petugas satgas yang kita pilih dari orang-orang yang kita yakini bisa bekerja, harus kerja keras, karena ini barang yang baru. Tapi bagaimana ini merupakan satu langkah strategis yang bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat," kata Wiranto.
Menurut Wiranto, menghapuskan pungli dari Indonesia merupakan pekerjaan yang berdampak besar. Hal ini karena memberikan kepercayaan dari para investor bahkan dari masyarakat sendiri, untuk lebih percaya bahwa hukum dapat ditegakkan. Ketika kepastian hukum dapat ditegakkan dan biaya siluman yang muncul akibat pungli dapat dihilangkan, maka jelas akan menarik investor berinvestasi ke Indonesia. Wiranto juga menegaskan, setiap aduan masyarakat terkait pungli harus segera diberi solusi agar tujuan dari Reformasi Hukum Nasional tercapai, yakni memulihkan kepercayaan publik. "Pengaduan masyarakat harus segera ditanggapi dan diberikan solusi. Saudara-saudara sekalian yang dilantik dan dikukuhkan hari ini saya harapkan siap untuk bekerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas," tegasnya.
Wiranto juga mengingatkan para satuan tugas agar tidak menjadikan tantangan yang ada sebagai alasan untuk tidak memulai pekerjaan. Dia tak ingin masyarakat menganggap pemerintah main-main atau beretorika, karena laporan tidak ditanggapi. Satuan kerja harus bekerja dengan optimal, baik lewat website, sms, ataupun call center.
Menurut Wiranto, agenda Reformasi Hukum Nasional saat ini bukan berarti sebelumnya tidak ada penegakan hukum melainkan saat ini pemerintah tengah bekerja keras agar reformasi hukum dilaksanakan secara optimal. Reformasi hukum meliputi tiga hal yaitu penataan regulasi, pembenahan lembaga, dan aparat penegak hukum agar tercipta profesionalitas terhadap hukum. Terakhir, yang ketiga adalah pembangunan budaya hukum agar tercipta budaya hukum yang kuat. "Pada tahap satu reformasi hukum difokuskan pada lima prioritas, yang pertama pemberantasan pungli, yang kedua pemberantasan penyelundupan, yang ketiga percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK, yang keempat relokasi lembaga pemasyarakatan, dan yang kelima perbaikan layanan hak paten, merk dan desain ì jelasnya. (Suara Merdeka)
Demikianlah Artikel Bisa OTT, Satgas Saber Pungli Dilantik
Sekianlah artikel Bisa OTT, Satgas Saber Pungli Dilantik kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Bisa OTT, Satgas Saber Pungli Dilantik dengan alamat link https://1001berita1001.blogspot.com/2016/10/bisa-ott-satgas-saber-pungli-dilantik.html