Wapres JK Sindir Pejabat Rangkap Komisaris BUMN - Hallo sahabat News Beaking, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Wapres JK Sindir Pejabat Rangkap Komisaris BUMN, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Wapres JK Sindir Pejabat Rangkap Komisaris BUMN
link : Wapres JK Sindir Pejabat Rangkap Komisaris BUMN

Wapres JK Sindir Pejabat Rangkap Komisaris BUMN

Jakarta, infobreakingnews - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) secara tidak langsung mengatakan, sebaiknya pejabat publik tidak merangkap jabatan sebagai komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.

JK menegaskan, untuk menjadi komisaris di suatu BUMN harus memiliki kemampuan. Kemudian, lanjut dia, untuk menghindari adanya konflik kepentingan maka harus ada pergantian posisi secara berkala.

"Karena itu tidak boleh pejabat itu terus di situ, harus di rolling (geser). Tidak (pejabat tidak boleh menjadi komisaris) karena komisaris butuh keahlian. Butuh keahlian," kata JK usai membuka International Business Integrity Conference (IBIC) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (16/11).

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat membuka IBIC 2016, menyentil posisi komisaris BUMN yang menurutnya rentan dengan konflik kepentingan.

Bahkan, dia mencontohkan ketika menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) banyak menerima keluhan dari sejumlah lembaga internasional mengenai komisaris perusahaan konstruksi berat plat merah yang banyak konflik kepentingan karena rangkap jabatan.

"Waktu di LKPP, saya dapat keluhan dari banyak lembaga internasional terutama Bank Dunia, kita angkat komisaris konstruksi BUMN, kemudian ikut lelang di Kementerian Pekerjaan Umum, itu secara jelas menyalahi prinsip rasionalitas maupun logika conflict of interest. Saya mohon perhatiannya," kata Agus di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (16/11).

Padahal, ungkapnya dalam Undang Undang (UU) tentang Pelayanan Publik dengan jelas disebutkan bahwa pegawai negeri sipil dilarang merangkap jabatan. Apalagi merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN. Untuk itu, dia meminta pemerintah segera menuntas reformasi birokrasi. *** Any Christmiaty.

Demikianlah Artikel Wapres JK Sindir Pejabat Rangkap Komisaris BUMN

Sekianlah artikel Wapres JK Sindir Pejabat Rangkap Komisaris BUMN kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Wapres JK Sindir Pejabat Rangkap Komisaris BUMN dengan alamat link https://1001berita1001.blogspot.com/2016/11/wapres-jk-sindir-pejabat-rangkap.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: