Judul : Pansus Tatib Dan Perlindungan TKI DPRD Mulai Bekerja
link : Pansus Tatib Dan Perlindungan TKI DPRD Mulai Bekerja
Pansus Tatib Dan Perlindungan TKI DPRD Mulai Bekerja
Lombok Tengah, sasambonews.com. Pansus Tatib Dan Perda Perlindungan TKI Lombok Tengah yang bekerja di Luar Negeri memasuki babak baru.
Panitia Khusus I yang membahas soal Tata Tertib (Tatip) DPRD sudah dilakukan dan tinggal dibahas.
Pada pansus ini, mekanisme pemilihan atau masa jabatan dari komposisi kepengurusan di komisi termasuk mekanise tata cara pelaksanaan reses, pengertian kuorum dan banggar.
Ketua Pansus I DPRD Lombok Tengah dalam laporannya saat sidang dewan mengatakan ada beberapa penambahan pasal dalam tatib yang perlu dilakukan salah satunya adalah perombakan komposisi komisi dimana masa jabatan komisi terhitung sejak ditetapkan menjadi DPRD.
Selain itu pansus I juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh SKPD sehingg perlu dilakukan penambahan pasal menyangkut pengawasan itu. "Selain masalah pengawasan, masalah kemitraan SKPD masing masing komisi juga harus jelas, misalnya Komisi I mitra kerjanya dinas atau SKPD mana, Komisi II dan seterusnya" jelasnya.
Disamping itupula perlu dibahas sejak dini mekanisme tata cara pengisian jabatan wakil Bupati jika bupati berhenti ditengah jalan.
Sidang dengan agenda penyampaian laporan pansus I dan II dipimpin Ketua DPRD Lombok Tengah. Hadir wakil Bupati Lombok Tengah dan jajaran SKPD. Am
Ketua Pansus I DPRD Lombok Tengah dalam laporannya saat sidang dewan mengatakan ada beberapa penambahan pasal dalam tatib yang perlu dilakukan salah satunya adalah perombakan komposisi komisi dimana masa jabatan komisi terhitung sejak ditetapkan menjadi DPRD.
Selain itu pansus I juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh SKPD sehingg perlu dilakukan penambahan pasal menyangkut pengawasan itu. "Selain masalah pengawasan, masalah kemitraan SKPD masing masing komisi juga harus jelas, misalnya Komisi I mitra kerjanya dinas atau SKPD mana, Komisi II dan seterusnya" jelasnya.
Disamping itupula perlu dibahas sejak dini mekanisme tata cara pengisian jabatan wakil Bupati jika bupati berhenti ditengah jalan.
Sidang dengan agenda penyampaian laporan pansus I dan II dipimpin Ketua DPRD Lombok Tengah. Hadir wakil Bupati Lombok Tengah dan jajaran SKPD. Am
Demikianlah Artikel Pansus Tatib Dan Perlindungan TKI DPRD Mulai Bekerja
Sekianlah artikel Pansus Tatib Dan Perlindungan TKI DPRD Mulai Bekerja kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Pansus Tatib Dan Perlindungan TKI DPRD Mulai Bekerja dengan alamat link https://1001berita1001.blogspot.com/2017/03/pansus-tatib-dan-perlindungan-tki-dprd.html
