Judul : Temuan Pelanggaran Hukum di Pelindo II Dilaporkan ke KPK dan Instansi Hukum Terkait Agar Diadili
link : Temuan Pelanggaran Hukum di Pelindo II Dilaporkan ke KPK dan Instansi Hukum Terkait Agar Diadili
Temuan Pelanggaran Hukum di Pelindo II Dilaporkan ke KPK dan Instansi Hukum Terkait Agar Diadili
 |
| RJ. Lino Yang Semakin Senyap Karena Kasus Ini Lemot Dituntaskan |
Jakarta, Info Breaking News- Tak ingin kasus besar ini dipeti eskan begitu saja, karena banyaknya pejabat tinggi yang terlibat didalamnya, maka Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka menyampaikan bahwa hasil audit investigatif terkait kasus Pelindo II telah selesai dan siap dilaporkan dalam sidang Paripurna DPR.Dimana dalam Pansus DPR itu menemukan adanya pelanggaran hukum dalam perpanjangan kontrak JICT yang dilakukan PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holding.
Terakhir, kata Rieke, pembangunan pelabuhan Kalibaru termasuk tahap I (NPCT-1), ada kerugian negara sebesar Rp 8,4 trilyun karena gagal konstruksi. "Sehingga dalam kasus Pelindo II, kami melihat ada kerugian negara senilai Rp 15 triliun lebih," kata Rieke yang mendampingi Ketua DPR Bambang Soesatyo, usai menerima hasil audit investigatif BPK terkait Pelindo II, di Gedung DPR, kemaren.
"Setelah ini kami akan menyerahkan seluruh hasil audit investigatif ini ke KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Saat ini kasus yang sedang intens diselidiki KPK yakni perpanjangan kontrak JICT dan TPK Koja," tegasnya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit investigatif terkait kasus pembangunan pelabuhan Kalibaru (NPCT) Pelindo II kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, dari hasil investigatif menemukan proyek pembangunan pelabuhan Kalibaru yang diinisiasi sejak tahun 2012 tersebut, termasuk yang saat ini digunakan yakni NPCT-1 terindikasi merugikan negara Rp 1,4 triliun.
Menurutnya, pembangunan pelabuhan Kalibaru tidak dimasukkan ke dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)."Dalam hal teknis, material dasar pembangunan Kalibaru menggunakan lumpur bukan pasir. Sehingga rentan terhadap penurunan sekunder dan berpengaruh terhadap kekuatan konstruksi termasuk pelabuhan eksisting NPCT-1," kata Moermahadi.*** Ira Maya.
Demikianlah Artikel Temuan Pelanggaran Hukum di Pelindo II Dilaporkan ke KPK dan Instansi Hukum Terkait Agar Diadili
Sekianlah artikel Temuan Pelanggaran Hukum di Pelindo II Dilaporkan ke KPK dan Instansi Hukum Terkait Agar Diadili kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Temuan Pelanggaran Hukum di Pelindo II Dilaporkan ke KPK dan Instansi Hukum Terkait Agar Diadili dengan alamat link https://1001berita1001.blogspot.com/2018/09/temuan-pelanggaran-hukum-di-pelindo-ii.html