Judul : Fraksi Setuju Bahas LKPJ Kepala Daerah Anggaran 2018
link : Fraksi Setuju Bahas LKPJ Kepala Daerah Anggaran 2018
Fraksi Setuju Bahas LKPJ Kepala Daerah Anggaran 2018
Lombok Tengah, sasambonews - Seluruh Fraksi di DPRD kompak menyatakan setuju dibahas terhadap pemandangan umum pelaksanaan LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2018.
Fraksi Golkar melalui Jubirnya Mas'ud menyatakan fraksi Golkar setuju dengan beberapa catatan dan pertanyaan salah satunya soal kerusakan jalan.
Fraksi Gerindra Muhibban mengatakan Pengelolaan anggaran harus dimaksimalkan dengan menerapkan e-governance, selain itu serapan tenaga lokal untuk kurangi pengangguran harus diperbanyak, selanjutnya pengawasan toko besar bagi jaminan sosial tenaga kerja diperketat, serta pelayanan diarahkan kepada perluasan lapangan kerja dan infrastuktur dasar salah satunya adalah irigasi untuk mendukung lumbung pad
Selanjutnya Jubir PKB, H.Ahkam menyampaikan, pemandangan umum fraksi PKB terhadap rancangan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018merupakan sarana untuk evaluasi target dan capaian kerja progran kerja tahun 2018. PKB Patut berbangga atas prestasi WTP yang diraih tapi janganlah larut dalam eforia sebab mempertahankan lebih berat.
"Beberapa catatan BPK harus ditindak lanjuti untuk anggaran yang transparan dan accountable" jelasnya.
PKB setuju untuk dibahas dengan beberapa catatan diantaranya dana tak terduga mohon dijelaskan pemanfaatannya. Anggaran Rp. 668 milyar untuk pendidikan namun masih ada bangunan sekolah masih prihatin dan perhatian pemda terhadap guru honor masih minim, sejauh mana tindakan pemda.
Jubir Fraksi Demokrat, Samsul Qomar, inginkan perda yang dihasilkan dijalankan agar tak sekedar buat perda. Perlu adanya perbaikan sistem di PDAM termasuk pada perekrutan karyawan sebab diduga banyak diisi anak pejabat. "PDAM harus diaudit oleh lembaga independen tak yakin dengan BPK" ungkapnya.
Selain itu Penempatan kepala SKPD harus sesuai dengan skill.
Jubir Fraksi PPP H.Mayuki mengatakan LKPJ dihajatkan untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Fraksi menilai tingkat kemandirian dan juga harus tingkatkan.
Pelaksanaan anggaran harus masih dan terintegral. PPP mengapresiasi atas langkah kongkrit pemda dalam pelaksanaan anggaran yang accountable.
Catatan penting PPP antara lain, realisasi PAD meningkat dan berikan apresiasi setinggi tingginya dengan harapan terus ditingkatkan dengan tidak lupa maksimalkan retribusi yang masih kurang. Pembangunan dan rehab rumah gempa dan pasar renteng belum dikerjakan apa alasannya.
Jubir Fraksi PKS H.Supli mengatakan sepakat untuk dilanjutkan pembahasan.
Catatannya adalah banyak diperlu disempurnakan terhadap dokumen LKPJ. Melihat capaian kinerja banyak program tahun 2019 yang disampaikan bukan utuh program 2018.
Selanjutnya banyak Ruko (Rumah Toko) yang tidak terdapat atau tercantum dalam dokumen aset. Contoh pertokoan Praha. Selanjutnya dari toko Wijaya Kusuma ke barat tidak tercantum, "ada kantor bank, pegadaian dan toko toko lain tidak tercantum untuk itu mohon penjelasan terhadap status aset dan pendapatan dari aset itu termasuk juga aset di luar diberbagai tempat" tanya Supli.
Selanjutnya aset yang dibanggakan adalah Masjid Agung dimana ada insiden pada tanggal 26 ramadhan, tali pengikat kubah ambruk tolong diperhatikan. Perlu dilakukan kajian dan kelayakan masjid agung sebab satu buah plapon ambruk, khwatir menimpa saat jemaah sholat untuk itu perlu dikaji kelayakan kondisi dan kekuatan termasuk juga kinerja pengurus masjid sebab kemakmuran masjid tergantung dari pengurus.
Jubir Fraksi PBB, Didik Arista. Secara keseluruhan PBB masih menemukan kegiatan yang rutinitas padahal sudah diingatkan untuk buat perencanaan yang matang untuk kepentingan masyarakat. Program untuk dukung pariwisata juga belum dilakukan terutama program berkaitan dengan peningkatan SDM agar tak jadi penonton.
Catatan penting, Status aset hotel Tastura dan Aerotel. Sikap pemda terhadap perusda Loteng bersatu yang fakum. Apa tindakan pemda menyambut KEK.
Jubir Fraksi Nurani Perjuangan : Suhaimi : apresiasi terhadap pengelolaan keuangan sehingga dapat WTP, meskipun realisasi APBD tahun 2018 sudah tertuang dalam pos pos anggaran APBD.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Achmad Fuadi. Hadir Wabup, Sekda dan kepala SKPD. AM
Demikianlah Artikel Fraksi Setuju Bahas LKPJ Kepala Daerah Anggaran 2018
Sekianlah artikel Fraksi Setuju Bahas LKPJ Kepala Daerah Anggaran 2018 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Fraksi Setuju Bahas LKPJ Kepala Daerah Anggaran 2018 dengan alamat link https://1001berita1001.blogspot.com/2019/06/fraksi-setuju-bahas-lkpj-kepala-daerah.html